Membayangkan BUMN Inc serupa Temasek

Entah apa yang menjadi aral melintang dalam mewujudkan BUMN incorporated secara gigantik baik aspek kualitas serta kuantitasnya.

Sudah terlalu lama kekayaan yang dikelola oleh pemerintah dibatasi oleh lapisan kuasa yang tidak terlihat, menyebabkan badan usaha milik negara menjadi bagian dari komoditas kepentingan politik.

Bagaimana tidak, dengan berbekal 140 perusahaan negara, yang bergerak diberbagai bidang ekonomi, dengan nilai kapitalisasi ditaksir mencapai 2.500T tidak banyak menorehkan dampak signifikan.

Sektor yang menguasai hajat hidup masyarakat, dikelola oleh berbagai perusahaan pelat merah bahkan tanpa persaingan alias monopoli, toh nyatanya tidak juga mencatatkan prestasi membanggakan.

Sebut saja, infrastruktur, pertambangan dan energi, pertanian serta perkebunan belum lagi ditambah sektor keuangan, selama ini belum bisa berbicara banyak, meski menyumbang deviden bagi penerimaan pendapatan negara.

Porsi pengalokasian pendapatan ke negara dengan sumbangsih 30-50% dari keuntungan usaha pertahun, menjadi kendala pertumbuhan perusahaan tersebut.

Kapasitas belanja modal dan belanja operasional secara agregat belum mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi domestik lebih dari rerata 5-6% pertahun, padahal kita perlu terus mengeskalasi potensi dan kapasitas ekonomi bangsa ini untuk tetap terus berkembang.

Selain itu, arah kebijakan mengenai tata kelola perusahaan negara masih menyisakan ruang abu-abu dalam kepentingan terjadinya intervensi invisible hand pada wilayah kekuasaan politik.

Hal terakhir disebut sebagai kondisi dimana BUMN menjadi sapi perah dan sarana mengumpulkan pundi bagi aktifitas politik, menyebabkan profesionalisme kerapkali dikesampingkan.

Sebagian kalangan menyebut, pola Public Service Obligation sebagai penyebab tidak mampu bersaingnya perusahaan berlabel negara ini dengan para pesaingnya dinegara tetangga.

Padahal sesuai dengan amanat konstitusi, maka peran perlindungan warga negara diberbagai sektor yang menaungi perikehidupan bagi hajat hidup orang banyak harus dilakukan serta menjadi tanggung jawab negara guna memastikan aspek keadilan sosial.

Hal menarik, bila kita lakukan komparasi setara dengan mengambil contoh Singapura dan Temasek-nya, BUMN milik negara itu dimulai pada 1974, kini mengelola aset dengan total sekitar U$ 170 miliar, dengan berbagai portofolio investasi dan bisnis langsung.

Meski milik pemerintah, namun penyelenggaraan kegiatan usaha tetap dilaksanakan dengan kaidah profesionalisme yang tinggi, sehingga dasar pemilihan atas pengelola BUMN dipilih dengan kriteria bahwa hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan serta cakap dan berintegritas lah yang akan terpilih.

Apa yang menarik dapat dipetik dari kasus Temasek, bahwa organisasi usaha pemerintah ini, langsung dibawah kementerian keuangan menjalankan semua kepentingan pembangunan sekaligus menumpuk pundi bagi kepentingan kekayaan negara.

Temasek sebagai bagian dalam kerangka institusi pemerintah disterilkan dari kepentingan politik sehingga fokus terhadap kepentingan bisnis secara mendalam dan meluas.

Solusi yang diambil dalam pengembangan Temasek sebagai badan usaha dinyatakan dalam komitmen penuh akan transparansi dan akuntabilitas.

Pada posisi lain, Temasek merupakan holding company yang memiliki berbagai derivatif instrumen perusahaan diberbagai bidang, namun tetap dalam satu komando bisnis terpusat dalam strukturnya.

Hal terakhir ini kemudian yang berbeda bila melihat BUMN kita, meski ada kementerian BUMN namun ranah yang dikelola berbeda, karena departemen pemerintahan hanya ada dalam tataran formal regulasi dibandingkan operasionalisasi.

Terlebih, berbeda dengan posisi BUMN kita yang secara khusus memang terpisah dalam otonomi pengelolaan sehingga tidak mampu bersinergi, dan mewakili kepentingan masing-masing perusahaan.

Lebih jauh lagi, kondisi ini bisa jadi sengaja diciptakan agar terdapat posisi yang lebih lebar untuk memainkan kekuasaan diatas seluruh perusahaan pelat merah BUMN.

Rasanya tidak perlu menunggu lama untuk melihat BUMN kita bersatu dalam kekuatan ekonomi yang memiliki daya tawar tinggi, dalam sebuah holding company yang berorientasi pada nilai tambah bagi bangsa sendiri.

sumber foto: news.asiaone.com