
Sulit untuk melepaskan kaitan yang
terhubung antara politik dan ekonomi, pun pada persoalan yang merundung negeri
ini paska pembahasan RUU Pilkada yang menempatkan pemilihan Kepala Daerah
nantinya melalui DPRD.
Pada perspektif ekonomi, kondisi
politik bergejolak yang penuh dengan riak gelombang penolakan hasil sidang
paripurna tersebut, memiliki imbas sebagai ancaman langsung bagi perekonomian
domestik.
Hal tersebut tercermin pada
penutupan IHSG (26/9) melemah 68,81 poin atau 1,32% pada posisi 5.132,56.
Tercatat ditransaksikan sebanyak 66 saham menguat, 240 saham melemah dan 64
saham stagnan.
Pasar memberikan reaksi secara
ekonomi atas kondisi politik secara aktual.
Akhir pekan ini, hampir seluruh
sektor saham terkoreksi memerah pada penutupan pasar, agribisnis (-1,3 persen),
pertambangan (-2,39 persen), industri dasar (-2,67 persen), aneka industri
(-2,24 persen), properti (-2,68 persen), infrastruktur (-0,08 persen), keuangan
(-2,43 persen), perdagangan (-0,35 persen) dan manufaktur (-0,92 persen).
Hanya satu sektor mengalami
penguatan yaitu konsumer (0,72 persen), merupakan hal yang tidak bisa ditahan
dalam proses konsumsi langsung.
Perdagangan dipasar memang
dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental dan sentimen, salah satu yang
mengemuka dimarket domestik adalah pencermatan atas perkembangan kondisi
perpolitikan tanah air.
Belum berkesudahannya rivalitas
politik tanah air pasca Pilpres antara para partai dan koalisi pendukung,
membuat upaya membangun konsensus pembangunan bersama sebagai suatu bangsa
menjadi rumit nan pelik.
Refleksi atas kondisi tersebut jelas
secara nyata membayangi perekonomian dalam negeri ini sejak mulai saat ini,
terlebih jika sengkarut kegaduhan ranah politik tidak dapat didamaikan dalam
waktu dekat.
Sebagai emerging market yang volatil
atas arus modal asing yang bisa easy come and easy go, dengan proporsi capital
inflow yang terparkir hampir sekitar 37%, bila sinyalemen lokal memburuk maka
dapat membuat outflow yang berpotensi membentuk krisis ekonomi baru dimasa
mendatang.
Apakah masih ada ruang? Kabinet
pemerintahan ke depan perlu komitmen yang kuat seluruh elemen negeri untuk
mendukung keberlangsungan program, dan kohesifitas yang kuat dalam sebuah
ikatan kebersamaan hanya dapat terjadi bila ranah politik dibuat menjadi lebih
tenang.
Instabilitas politik jelas merupakan
sebuah ancaman langsung bagi perekonomian yang tidak bisa diperwakilkan oleh
siapapun.
Bila demikian, strong leadership
menjadi sebuah syarat utama dalam kondisi tersebut, pemimpin terpilih harus
menjadi figur perekat yang mempersatukan para pemangku kepentingan negeri ini.
Kuatnya kepemimpinan bukan dalam
makna keras dan tanpa kompromi, melainkan lembut dan tegas dalam prinsip
kerakyatan, karena yang akan dibangun tidak dalam logika menang-kalah,
melainkan membentuk kemenangan bersama bagi seluruh elemen bangsa.
Hal tersebut menjadi mandatory,
karena fragmentasi politik yang meruncing secara irasional keseluruh bagian
sendi kehidupan berbangsa hanya akan membangkitkan sel tumor menjadi kanker
ganas yang mematikan.
Penguatan ekonomi domestik yang
tidak bergantung pada support aliran dana asing harus dibentuk sebagai wujud
kedaulatan dan kemandirian, hal ini menjadi ranah para ahli dan pemikir
strategi serta ekonom untuk mengidentifikasikan potensi sumber daya ekonomi
yang akan diperkuat.
Disisi yang bersamaan, figur
kepemimpinan negeri ini, harus dapat merangkul kubu yang berseberangan dan
membangun pola komunikasi secara efektif, karena kita tidak bisa terus
tersandera dengan aspek politik semata sementara itu problem ekonomi semakin
merana.
Dapat dibayangkan, harga BBM
disinyalir akan dinaikkan, UMP selaras dengan itu mengalami eskalasi, suku
bunga bank mengalami penyesuaian, bila tidak didukung faktor stabilitas
politik, pasti akan menimbulkan kerawanan.
Belum lagi menyinggung pasar
perdagangan bebas dalam konteks MEA, dan perubahan pola arus barang, modal
serta manusia antar negara.
Jadi, tugas besar menanti Presiden
terpilih untuk menjadi penambal luka, menjadi plester yang erat kuat menyatukan
sendi bangsa bagi kemaslahatan masyarakat banyak yang harus menjadi tanggungan
dipundaknya.
Sumber foto:
www.bijaks.net
Tidak ada komentar:
Posting Komentar