Bagaimana Kekuatan Perbankan Kita? Studi Kasus Ekonomi ASEAN

Sejalan dengan pembangunan visi bersama Masyarakat Ekonomi Asean pada 2015, maka teritori regional di Asia Tenggara ini pada 2020 akan membuka secara liberal industri perbankan. Menarik untuk disimak kesiapan lembaga keuangan bank domestik menghadapi tantangan tersebut.

Pembahasan sektor finansial tersebut nantinya dilaksanakan dalam kerangka ASEAN Banking Integration Frame Work (ABIF), dan saat ini belum terbentuk kesepakatan tertulis bersama, karena Indonesia masih belum memberikan persetujuan, dikarenakan belum diakseptasinya asas resiprokal.

Dalam hal itu, urgensi resiprokal adalah terkait dengan kesetaraan, dimana harus terdapat petunjuk yang jelas diantara 10 negara ASEAN secara multilateral, untuk membuka ruang yang sama dalam kesediaan dan kemudahan perijinan guna menjalankan pasar keuangan terbuka dibidang perbankan.

Keberatan terbesar Indonesia, dapat dipahami karena berdasarkan Global Finance Database (2012) diketahui bahwa Indonesia sudah sangat terbuka dan menjadi negara tujuan berinvestasi perbankan asing dengan proporsi 52%, kondisi ini hanya jauh lebih baik dari Singapura (55%) namun masih diatas Malaysia (33%), Thailand (19%) maupun Filipina (13%).

Tingkat depedensi -ketergantungan asing yang besar tersebut membuat kerawanan dalam aspek ketahanan dan kondisi stabilitas ekonomi nasional, pun termasuk berpeluang meningkatkan terjadinya penularan krisis (contagion) dari negara asal bank asing tersebut.

Dominasi bank asing bahkan dapat terlihat dari catatan jumlah kantor cabang bank asing yang mencapai 43,4% dari total kantor cabang yang beroperasi di Indonesia. Lebih jauh lagi, kemampuan industri perbankan lokal masih terfragmentasi secara majemuk, sehingga tidak terbangun kekuatan jangkar yang menjadi tumpuan dari benchmark perbankan didalam negeri.

Peta Perbankan ASEAN?

Sesuai dengan data 2013, Indonesia setidaknya memiliki 120 bank, hal itu berbeda dengan Singapura yang hanya 3 bank, namun kualitas perbankan negeri Singa ini menjadi yang terbesar di ASEAN, berbeda pula atas negeri jiran Malaysia yang memiliki 8 bank saja.

Padahal potensi Indonesia masih lebar bagi industri perbankan. Tengok saja data LPS 2012, penduduk di atas 15 tahun -sekitar 239,9 juta, hanya 19,6% yang memiliki rekening bank, dengan basis rekening simpanan 15,3% dan rekening kredit 8,5%. Jauh berbeda dari Malaysia 66.2% sebanyak 28,4 juta jiwa, atau Thailand 72,7%, bahkan Singapura sebesar 98,2%.

Sementara itu, dalam komparasi kekuatan perbankan Indonesia atas kompetitor setaranya ditingkat ASEAN, maka kita terbilang tertinggal jauh. Berturut 3 bank besar ASEAN adalah milik Singapura yaitu DBS bermodal US$ 26,5 miliar, UOB US$ 19,2 miliar, dan OCBC dengan modal US$ 18 miliar.

Pada sisi kapitalisasi pasar, bank terbesar di ASEAN adalah DBS asal Singapura dengan nilai US$ 33,1 miliar dan diikuti oleh OCBC dengan nilai US$ 27,7 miliar. Termasuk dari sisi aset, 3 bank Singapura ini pula juga menempati 3 besar di ASEAN, yaitu DBS dengan aset US$ 318,4 miliar, OCBC dengan aset US$ 268,1 miliar, dan UOB dengan aset US$ 225,2 miliar.

Bila berkaca pada perbankan Indonesia, maka hanya 3 bank yang masuk listing 15 Bank di ASEAN yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Central Asia (BCA). Dari sisi permodalan, Bank Mandiri peringkat (8) modal US$ 7,3 miliar, diikuti BRI (10) modal US$ 6,5 miliar, dan BCA (13) modal US$ 5,3 miliar, bahkan gabungan ketiga bank ini masih dibawah modal DBS. Berkaitan dengan kapitalisasi pasar, BCA peringkat (6) senilai US$ 19,4 miliar, diikuti Bank Mandiri (8) senilai US$ 15,1 miliar, kemudian BRI (10) dengan nilai US$ 14,7 miliar.

Arsitektur Perbankan Kita

Periode 2020 tentu terlihat dekat, namun dalam waktu yang terbatas tersebut pemerintah harus memiliki konsep yang mumpuni dalam memperkuat posisi perbankan ditanah air. Potensi yang luar biasa besar menjadikan kita sebagai pangsa pasar bagi industri perbankan asing.

Siasat yang manjur adalah dengan melakukan konsolidasi perbankan, menjadikan jumlah perbakan lebih efektif dan efisien dalam memberikan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat, atau membentuk sinergi yang kuat sehingga dapat menjadi kekuatan kolektif perbankan lokal.

Kepentingan yang bersifat urgent adalah membentuk Anchor Bank -jangkar perbankan nasional, sehingga diperoleh bank dengan kekuatan dalam aspek permodalan, kapitalisasi dan asset yang membuat perbankan domestik dapat bersaing ditingkat ASEAN, tidak hanya menjadi pasar semata.

Bahayanya bila hal ini tidak diantisipasi dengan baik, maka potensi pengelolaan dana dan kredit ditanah air menjadi makanan empuk perbankan asing, dan efek ketergantungan akut tersebut akan membuat kita tidak memiliki nilai ketahanan ekonomi, karena imbas krisis dinegeri asal perbankan itu bisa mengguncangkan stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintahan yang baru hendaknya memastikan terjadinya konsolidasi perbankan nasional, sebelum nantinya bila hendak ikut terlibat dalam pembukaan pasar industri perbankan regional ASEAN. Posisi kita saat ini sudah tepat untuk menolak perjanjian pembukaan pasar perbankan Asia Tenggara bila tidak terdapat jaminan yang cukup untuk keadilan dan kesetaran dalam mkemudahan berekspansi dinegara tetangga.

Meski sebenarnya secara tidak langsung pada posisi Indonesia, market kita sesunggunya sudah sangat terbuka, karena praktek perbankan asing didalam negeri sudah begitu massif, tengok saja jalanan di Ibukota yang ramai dipenuhi perbankan berlabel negara tetangga, dan kita hanya terdiam terpaku ketika semua sudah terjadi.

Sumber foto: www.itoday.co.id

Mendalami Pasar Celana Dalam: Studi Kasus Baliho Rider

Pada sebuah majalah nasional, terdapat surat pembaca yang merasa risih dan terganggu dengan iklan underwear pria yang terpampang dibaliho besar, pada jalan utama ibukota.

Jelas keresahan itu terkait dengan format advertise yang menampilkan celana dalam dan tubuh pria atletis sebagai penggunanya. Disebut pula pada surat pembaca tersebut, hal itu adalah sebuah kevulgaran menjurus pornografi.

Dalam dunia komunikasi pemasaran, teknik advertising memiliki kekuatan pada aspek Eye Catching publik secara meluas dengan menempatkan saluran distribusi komunikasi melalui berbagai media, termasuk baliho.

Jangkauan audiens yang semakin tersebar itu adalah tujuan yang hendak dicapai, untuk membangun brand awareness dalam pengetahuan akan merek produk tersebut.

Celana dalam bermerek-Rider itu sesungguhnya merupakan produk unggulan dalam negeri. Pemilik merek yakni PT Pabrik Mulia Knitting telah malang melintang dibisnis pakaian dalam pria, bahkan sejak tahun 1955.

Problemnya kemudian produk ini pernah hampir tenggelam bersama dengan krisis ekonomi 97-98, namun kemudian bangkit kembali, meski harus berpuas pada peringkat kedua dijenis industri pakaian dalam pria yang market share terbesarnya diraih oleh GT Man.

Dalam aspek pemasaran, apa yang dilakukan Rider adalah menjalankan terobosan yang sulit. Hal serupa seperti apa yang dialami oleh pabrik rokok dalam memperkenalkan merek produk tembakau, karena regulasi mengenai kesehatan.

Benturan yang dialami Rider dalam membangun persepsi dan brand awareness adalah soal etika, batas kesopanan, nilai pornografi dan bisa berkategori vulgar. Sebagai pemain dibisnis pakaian dalam pria urutan kedua, berbekal market share 14.9% maka Rider harus menantang penguasa pasar GT Man.

Tidak bisa tidak, pertarungan diranah periklanan menjadi bagian yang menyertai, ditujukan untuk menempelkan merek dalam benak konsumen dan memperdalam penetrasi pasar. Bukan tanpa pengalaman, Rider yang telah berproduksi hingga generasi lapisan keempat ini telah menjajal berbagai metodologi pemasaran.

Terbilang dari menawarkan hadiah langsung, undian bahkan potongan harga adalah metode yang umum. Secara sensasional, Rider pernah menjajaki promosi produk dengan”Tukar Kolor Lama dengan Kolor Baru” menimbulkan kehebohan tersendiri, dan kegaduhan dalam aspek bisnis adalah indikasi awal dari keberhasilan menanamkan brand.

Kembali kepada Baliho Rider di Jakarta, jelas bukan hal yang salah, kalau iklan men's underwear ini ya mempergunakan tubuh pria, dan ditempatkan dimana celana dalam seharusnya dipergunakan. Tentu menjadi aneh bila kemudian celana dalam itu malah dipakai dikepala bukan?.

Dengan iklim tropis, Rider memberikan alternatif menjaga kesehatan alat vital pria dengan menawarkan produk yang 100% katun, sehingga terasa nyaman dan membuat penggunanya menjadi merasa, “Ademm Benerrr...”.

Jadi, Iklan tersebut adalah ikhtiar Rider untuk menarik kembali kesadaran merek akan produk celana dalam yang mereka produksi, sementara soal vulgar dan pornografi sebaiknya dilepaskan dari konteks tersebut, karena toh edukasi mempergunakan celana dalam memberikan efek positif dalam upaya menjaga kesehatan pada area disekitar organ vital pria.

www.tribunnews.com

Waspada Licin Minyak: Ekonomi Ikat Pinggang

Dalam waktu tidak seberapa lama lagi, pemerintahan baru akan segera dilantik. Bersamaan dengan itu, tantangan awal yang dihadapi adalah penyikapan atas harga BBM. Terdengar selentingan informasi mengenai rencana melakukan eskalasi harga BBM bersubsidi, dikisaran tambahan Rp3.000/ Liter.

Dengan demikian, maka nantinya harga jual bensin premium menjadi Rp 9.500/liter dan solar subsidi sekitar Rp 8.500/liter. Lebih jauh lagi, bantalan ekonomi sudah dicadangkan pada anggaran 2014 dan tahun 2015 guna menjaga daya beli masyarakat, berbentuk Bantuan Langsung Tunai Rp5Triliun/ tahun.

Apakah hal tersebut sudah aman? Tentu saja tidak, sesuai dengan kalkulasi ekonomi, maka nilai anggaran BLT yang Rp5Triliun hanya akan memberi nafas tambahan dalam kurun 2 bulan, dengan target sasaran nasional mencapai 27 juta jiwa yang akan terkena dampak imbas kenaikan harga BBM.

Alasan kenaikan, jelas mengacu pada persoalan ruang fiskal pemerintah yang terbatas untuk menanggung beban subisidi BBM dari harga keekonomian. Dimana porsi subsidi energi mencapai porsi 25% dari APBN, dimana subsidi BBM pada tahun ini sejumlah 48 Juta KL senilai Rp 246,5 Triliun dan meningkat pada APBN 2015 menjadi Rp 276,01 Triliun.

Disamping itu, dalih lain yang menguatkan kepentingan untuk menaikkan harga BBM adalah efisiensi anggaran, dimana kenaikan Rp1.000/ liter akan mampu memberikan efek penghematan mencapai Rp40 Triliun, bila memang benar apresiasi harga sebesar Rp3.000/ liter maka cadangan keuangan negara irit hingga Rp 120Triliun.

Kenaikan Harga dan Kemiskinan

Problemnya jelas tidak hanya disitu, kenaikan harga BBM akan menjadi stimulus bagi efek berantai yang saling terkait. Pasti, harga barang menjadi naik, UMP pun akan ikut secara latah tahunan mengalami kenaikan, belum lagi tarif listrik, biaya transportasi dan terakhir suku bunga perbankan.

Terpuruknya nilai tukar rupiah, belum membaiknya kondisi ekonomi dunia, perubahan politik dan terjadinya penurunan pola konsumsi Cina termasuk juga di Amerika Serikat yang menjadi indikator dunia menjadi bagian dari sandungan yang menghadang, termasuk arus pasar bebas ASEAN-2015.

Sebagian ekonom, memprediksi kenaikan BBM setara Rp 1.000/liter saja maka akan menambah inflasi hingga naik 1,43%, disaat yang bersamaan, kemiskinan juga akan tumbuh 0,41%. Bila sudah demikian, kenaikan yang Rp3.000/ liter akan secara aktual menghasilkan problem sosial.

Antisipasinya tentu tidak bisa hanya dengan BLT yang hanya 2 bulan, terlebih efek pembelajaran yang dihasilkan tidak kontekstual, dikarenakan konsumsi atas BLT justru bisa jadi tidak dipergunakan pada kebutuhan konsumsi dasar, hal ini terkait peningkatan standar hidup atau bisa jadi salah target sasaran.

Padahal target pad 2015, tidak kalah besarnya, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,8%, inflasi diangka 4,4%, dengan harga Indonesia Crude Price (ICP) minyak U$105 dollar/ barel, target lifting minyak 900.000 barel/ hari, serta lifting gas 1.248 MBOEPD. Pendapatan negara disepakati Rp1.793,6 triliun dan belanja negara senilai Rp2.039,5 triliun, defisit mencapai Rp245,9 triliun atau 2,21%.

Berkaca dari sudut pandang penerimaan pajak, berdasarkan realisasi September 2014, baru mencapai Rp 683 triliun dari target Rp 1.232,1 triliun, atau baru sekitar 50%, dengan demikian memang kondisi perekonomian kita masih jauh dari sehat meski tidak terlalu sakit.

Sudah dapat dipastikan, kenaikan harga BBM akan menyebabkan efek demam, ketika stamina perekonomian bangsa ini tidak dalam performa terbaiknya. Jadi, apakah kenaikan harga BBM akan menjadi obat mujarab dari efek permulaan sakit ini? Jawabnya sangat tergantung dari kemampuan pemerintah dalam menjelaskan langkah praktis keseluruh rakyat.

Selama ini, masyarakat menjadi objek pelengkap penderita, sementara kebijakan pemerintah diambil tanpa diketahui arah tujuan yang hendak dicapai. Mestinya, pemerintahan baru mendatang mampu merumuskan secara terperinci langkah sistematik apa saja yang dipersiapkan dalam membangun harapan seluruh masyarakat akan kesejahteraan, karena hal tersebut adalah amanat konstitusi.

Perlu pula disinkronisasi dengan berbagai langkah nyata dalam menterjemahkan keadilan melalui pemberantasan mafia migas yang selama ini ditengarai menjadi bagian dari biang keladi persoalan. Melalukan pemberantasan penyelundupan, membangun sektor transportasi publik yang terintegrasi dan nyaman serta manusiawi, termasuk melakukan sinkronisasi kebijakan disektor otomotif.

Kita perlu meminum obat, meski pahit dan memiliki harapan akan kesembuhan, tetapi harus disertai dengan anjuran dokter yang ahli yang memiliki kompetensi komunikasi yang baik, dalam posisi tersebut pemerintah mendatang perlu membentuk role model kepemimpinan yang memberi teladan akan hidup hemat mengencangkan ikat pinggang menjadi sebuah kesederhanaan, karena efisiensi dari efek kenaikan harga BBM kali ini, jangan membuat kepercayaan publik menjadi terpelesat akibat saking licinya.

Sumber foto: bandung.bisnis.com

Bahkan Macan Asia pun Butuh Demokrasi Langsung: Studi Kasus Hongkong

Stabilitas politik disuatu negara umumnya terkait dengan kerawanan dibidang ekonomi, namun dinamika perubahan tidak dapat diendapkan barang sebentar. Hal ini pula yang menyebabkan negara asal Jacky Chan itu dilanda unjuk rasa besar sejak Jumat pekan lalu (26/9). Tidak tanggung peserta aksi demonstrasi pun mencapai 80.00 orang turun kejalan.

Jumlah demonstran ini terbilang fantastis dalam sebuah format organisasi massa yang tidak terstruktur, bila dikomparasikan dengan jumlah penduduk Hongkong yang hanya sekitar 6.88 juta dengan tingkat densitas (kerapatan penduduk) yang 6.254/km² terlebih luas wilayahnya pun hanya 1.103 km2 saja.

Pada kasus aksi politik di Hongkong ini kita melihat konteks ekonomi ternyata tidak berkorelasi langsung dengan minimnya partisipasi politik untuk berdemokrasi. Sepanjang sejarahnya, hongkong merupakan negara administratif khusus, diserahkan dari koloni Britania Raya ke Tiongkok pada 1997.

Negeri ini menjadi kekuatan urutan nomor ke-30 Dunia (2003) dengan total PDB U$157 miliar, dengan pendapatan perkapita mencapai U$23.592, yang masuk dalam kategori negara maju versi Bank Dunia dan digolongkan sebagai salah satu negara Macan Asia. Dimana berlaku kebijakan otonomi, dengan kepemimpinan yang dilakukan melalui Ketua eksekutif.

Hal tersebut kemudian diberi batas waktu oleh Tiongkok, targetnya selama 50 tahun sejak diterima dari Inggris Raya. Namun, janji Tiongkok untuk melakukan pemilihan langsung pad 2017 kemudian dikoreksi, dengan syarat bahwa calon pemimpin yang maju nantinya, harus melalui seleksi ketat serta direstui oleh Kolektif Tiongkok.

Kini gelora reformasi melanda generasi muda Hongkong, yang merasa bahwa hak memilih dalam kebebasan berdemokrasinya telah ditelikung. Termasuk ketidak setujuan mereka bila pemimpin yang nantinya dihasilkan melalui proses tersebut nantinya, hanya akan melahirkan permimpin yang menjadi loyalis Tiongkok semata.

Pelajar dan mahasiswa di Hongkong menjadi motor gerakan kesadaran berpolitik, dan sekali lagi sosial media menjadi sarana yang efektif dalam mengembangkan pemikiran termasuk dalam melakukan pengumuman dan pengorganisasian bagi kepentingan pernyataan politik yakni berdemonstrasi.

Kerusuhan melanda negeri yang telah sejahtera itu, ekspesi dan kebebasan berpendapat tidak dapat diberangus, hak pemilih secara indivivu lekat sebagai hak azasi manusia sepanjang hidup, dan hal itu menjadi bagian dari masa depan yang tidak dapat diperwakilkan. Entah akan menjadi seperti apa nantinya hasil gerakan politik di Hongkong tersebut memecah kebuntuan politik dari Tiongkok, kita perlu melihat hasilnya kemudian.

Tetapi sama seperti kasus di Hongkong, kita kini justru berbalik arah dari demokrasi partisipatif menjadi demokrasi perwakilan yang menghilangkan kuasa hak individu pada segelintir orang yang berlumur kekuasaan didalam partai politik, padahal negeri ini masih jauh dari kata sejahtera. Keresahan yang sama pun terdengar hingga seberang lautan.

Sumber foto: international.sindonews.com

Revolusi Twitter & Akun Pak Menteri: Akankah Ditutup?

Dari seabrek aplikasi sosial media, maka salah satu yang menonjol adalah Twitter, layanan jejaring sosial yang diluncurkan sejak 2006 ini menjadi unik karena keterbatasannya untuk menyampaikan pesan, hanya 140 karakter.

Space yang terbatas itu justru menjadi daya tarik utamanya, kini Twitter si burung yang gemar bercuit itu bertengger diperingkat 10 besar Alexa -sebuah situs yang merating peringkat didunia maya.

Bukan hanya itu, pengguna aktifnya sekitar 200juta, dengan 340 juta kicauan multibahasa perhari, dengan taksiran pendapatan U$317juta pada 2013.

Ditanah air, pertumbuhan pengguna sosial media Twitter mengalami pertumbuhan pesat, karena aksesibilitas yang mudah terjadi melalui sebuah gadget smartphone.

Tidak hanya sebagai ekspresi individu, kicauan di Twitter pun tidak urung menjadi sarana ungkapan publik secara bersama dengan penggunaan tanda pagar -hashtag.

Pesan yang berulang -retweet menjadi sebuah rantaian dari percakapan untuk satu tematik tertentu yang tidak henti dan meluas dibahas mewujud menjadi -trending topic.

Khususnya ditanah air, kita melihat penggunaan Twitter dalam segala aspek, termasuk wilayah politik domestik, dan hal ini menjadi concern baru dari budaya melek politik melalui sosial media.

Pada kasus terakhir, fenomena yang terjadi ditanah air yang hangat dan kontemporer secara aktual adalah menyangkut persepsi publik atas persetujuan RUU Pilkada, yang memberikan ruang pemilihan Kepala Daerah dikembalikan melalui DPRD, bukan lewat jalur pilihan langsung.

Bahkan, netizen -panggilan bagi pengguna sosial media melakukan gerakan ber-hashtag #ShameOnYouSBY sebagai bentuk ekspresi penolakan, dikarenakan partai dibawah pimpinan SBY -selaku Ketua Partai dan Presiden, justru melakukan WalkOut yang membuat kemenangan berada dikubu Pilkada tidak langsung.

Cuitan mengenai topik tersebut meluas dan menjadi pembicaraan didunia internasional, karena posisinya berada diperingkat atas Trending Topic percakapan via Twitter secara Global.

Revolusi Twitter

Aplikasi sosial media yang dibatasi karakter dalam penyampaian pesan ini, memang telah terbukti menjadi sarana berkumpulnya keriuhan publik.

Tidak hanya itu, kebersamaan sudut pandang dalam satu aspek percakapan pun dapat berakhir menjadi aktifitas fisik yang sensasional nan luar biasa.

Pengalaman negara Timur Tengah membuktikan hal tersebut, Arab Spring pada 2011 yang menandai perubahan tatanan sosial sebagai bentuk interaksi pesan melalui sosiaal media yang menjangkau secara meluas penggunanya.

Kebangkitan dunia Arab, dalam bentuk unjuk rasa dan rangkaian protes sebagai bentuk tantangan atas bentuk pemerintahan diktator, ketimpangan ekonomi dan sosial serta berbagai kondisi politik di Jazirah Arab yang sudah usang.

Revolusi terjadi dan membesar, Twitter memainkan peran sebagai pencetus kebersamaan, membangun komunikasi dan mengorganisir elemen kekuatan sipil untuk melakukan gerakan perubahan.

Demonstrasi sipil itu berujung pada pergantian kekuasaan dan menggoyang struktur politik yang kaku, tercatat Tunisia merupakan negara awal tempat terjadinya Revolusi via Twiiter, kemudian menyebar hingga ke Mesir, Libya, Suriah, Yaman, Lebanon dan berbagai negara semenanjung Timur Tengah lain.

Akun Pak Menteri @tifsembiring

Pada hashtag #ShameOnYouSBY yang menjadi pembicaraan publik, mencuat kicauan dari Menteri Telekomunikasi dan Informasi -Tifatul Sembiring mengenai penutupan social media Twitter.

“Beberapa negara spt Turki, Arab Saudi, Mesir pernah menutup twitter. Indonesia belum pernah menutup Twitter. Ada usulan?” @tifsembiring akun Twitter pribadinya pada 28/9.

Menariknya, meski berpotensi membangun persepsi akan penutupan Twitter, ternyata pak Menteri pun sangat aktif ber-twitter.

Politisi PKS yang pernah menjabat sebagai Ketua Partai periode 2005-2010 itu, tercatat berkicau 26.6K, dengan mem-follow 2.137 dengan jumlah pengikut sebanyak 812.5K.

Dari hasil evaluasi Klout Score -aplikasi untuk melihat nilai pengaruh akun sosial media akan dampak bagi orang lain, maka akun pak Menteri diberi angka 82, yang terbilang tinggi dalam memberi influence.

Hal ini, dipengaruhi oleh tidak hanyaa juah followers, repetisi pesan, jumlah pembicaraan pada akun dan berbagai metriks pengukuran dampak akun social media serupa Twitter pada lingkungan audiens.

Dalam cermatan pada akun pak Menteri, terlihat jelas bahwa akun tersebut aktif ber-tweet, mulai sejak pagi hingga kicauan akhir. Dimulai dengan sapaan pagi yang memberikan efek refleksi dan motivasi hingga publikasi kegiatan pribadi.

Tidak hanya itu, pemilik akun pun responsif menjawab, termasuk berpantun, mungkin maklum saja posisinya adalah Menteri Telekomunikasi dan Informasi.

Sebagai user aktif sosial media Twitter, yang tentu memahami aspek pengaruh langsung aplikasi tersebut, sulit berpikir bila pak Menteri memiliki niatan untuk menutupnya, terlebih pada Twitter pula pak Menteri berinteraksi dengan banyak lapisan.

Meski kemudian membantah terkait wacana penutupan Twitter, pak Menteri memperlihatkan ancaman tidak langsung sekaligus mengingatkan akan kuasa blokir yang dimiliki oleh otoritas kewenangan negara.

Lalu bagaimana sebaiknya bersikap pada kasus seperti ini? Perlu berlaku bijak dalam konteks sebagai pejabat publik menghadapi gempuran sosial media. Sebaiknya, perhatikan dengan jelas aspirasi yang berkembang, jangan menutup mata apalagi sekedar menutup media yang menjadi counter bagi koreksi sosial atas ranah politik formal.

Evaluasi reflektif pemerintah atas panggung riuh sosial media, perlu dikedepankan dibandingkan pembungkaman, kita dapat belajar dari Revolusi Twitter pada Arab Spring.

Sumber foto: soaltescpns.info

Instabilitas Politik Ancaman Langsung Ekonomi

Sulit untuk melepaskan kaitan yang terhubung antara politik dan ekonomi, pun pada persoalan yang merundung negeri ini paska pembahasan RUU Pilkada yang menempatkan pemilihan Kepala Daerah nantinya melalui DPRD.

Pada perspektif ekonomi, kondisi politik bergejolak yang penuh dengan riak gelombang penolakan hasil sidang paripurna tersebut, memiliki imbas sebagai ancaman langsung bagi perekonomian domestik.

Hal tersebut tercermin pada penutupan IHSG (26/9) melemah 68,81 poin atau 1,32% pada posisi 5.132,56. Tercatat ditransaksikan sebanyak 66 saham menguat, 240 saham melemah dan 64 saham stagnan.

Pasar memberikan reaksi secara ekonomi atas kondisi politik secara aktual. 

Akhir pekan ini, hampir seluruh sektor saham terkoreksi memerah pada penutupan pasar, agribisnis (-1,3 persen), pertambangan (-2,39 persen), industri dasar (-2,67 persen), aneka industri (-2,24 persen), properti (-2,68 persen), infrastruktur (-0,08 persen), keuangan (-2,43 persen), perdagangan (-0,35 persen) dan manufaktur (-0,92 persen). 

Hanya satu sektor mengalami penguatan yaitu konsumer (0,72 persen), merupakan hal yang tidak bisa ditahan dalam proses konsumsi langsung.

Perdagangan dipasar memang dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental dan sentimen, salah satu yang mengemuka dimarket domestik adalah pencermatan atas perkembangan kondisi perpolitikan tanah air.

Belum berkesudahannya rivalitas politik tanah air pasca Pilpres antara para partai dan koalisi pendukung, membuat upaya membangun konsensus pembangunan bersama sebagai suatu bangsa menjadi rumit nan pelik.

Refleksi atas kondisi tersebut jelas secara nyata membayangi perekonomian dalam negeri ini sejak mulai saat ini, terlebih jika sengkarut kegaduhan ranah politik tidak dapat didamaikan dalam waktu dekat.

Sebagai emerging market yang volatil atas arus modal asing yang bisa easy come and easy go, dengan proporsi capital inflow yang terparkir hampir sekitar 37%, bila sinyalemen lokal memburuk maka dapat membuat outflow yang berpotensi membentuk krisis ekonomi baru dimasa mendatang.

Apakah masih ada ruang? Kabinet pemerintahan ke depan perlu komitmen yang kuat seluruh elemen negeri untuk mendukung keberlangsungan program, dan kohesifitas yang kuat dalam sebuah ikatan kebersamaan hanya dapat terjadi bila ranah politik dibuat menjadi lebih tenang.

Instabilitas politik jelas merupakan sebuah ancaman langsung bagi perekonomian yang tidak bisa diperwakilkan oleh siapapun.

Bila demikian, strong leadership menjadi sebuah syarat utama dalam kondisi tersebut, pemimpin terpilih harus menjadi figur perekat yang mempersatukan para pemangku kepentingan negeri ini.

Kuatnya kepemimpinan bukan dalam makna keras dan tanpa kompromi, melainkan lembut dan tegas dalam prinsip kerakyatan, karena yang akan dibangun tidak dalam logika menang-kalah, melainkan membentuk kemenangan bersama bagi seluruh elemen bangsa.

Hal tersebut menjadi mandatory, karena fragmentasi politik yang meruncing secara irasional keseluruh bagian sendi kehidupan berbangsa hanya akan membangkitkan sel tumor menjadi kanker ganas yang mematikan.

Penguatan ekonomi domestik yang tidak bergantung pada support aliran dana asing harus dibentuk sebagai wujud kedaulatan dan kemandirian, hal ini menjadi ranah para ahli dan pemikir strategi serta ekonom untuk mengidentifikasikan potensi sumber daya ekonomi yang akan diperkuat.

Disisi yang bersamaan, figur kepemimpinan negeri ini, harus dapat merangkul kubu yang berseberangan dan membangun pola komunikasi secara efektif, karena kita tidak bisa terus tersandera dengan aspek politik semata sementara itu problem ekonomi semakin merana.

Dapat dibayangkan, harga BBM disinyalir akan dinaikkan, UMP selaras dengan itu mengalami eskalasi, suku bunga bank mengalami penyesuaian, bila tidak didukung faktor stabilitas politik, pasti akan menimbulkan kerawanan.

Belum lagi menyinggung pasar perdagangan bebas dalam konteks MEA, dan perubahan pola arus barang, modal serta manusia antar negara. 

Jadi, tugas besar menanti Presiden terpilih untuk menjadi penambal luka, menjadi plester yang erat kuat menyatukan sendi bangsa bagi kemaslahatan masyarakat banyak yang harus menjadi tanggungan dipundaknya.

Sumber foto: www.bijaks.net

Bedah Persepsi Netizen atas #ShameOnYouSBY

Dunia maya menjadi ruang baru bagi semua pihak untuk bersuara, ekspresi mudah dicuitkan sesuka hati, tetapi statement yang bertanggungjawab tidak dapat dibantahkan.

Berkat dunia online pula, publik menjadi lebih sensitif dalam memberikan penilaian atas suatu kondisi kejadian yang berlangsung.

Berbagai konteks pemberitaan, muncul sebagai respons issue dari pembicaraan nan riuh di internet, dengan menempatkan media komunikasi sosial serupa facebook dan twitter menjadi senjata utama.

Sesuai hasil riset TNS Report 19 Juli-31 Agustus 2014, atas 1.002 responden dengan rentang usia 16-55 tahun keatas, diketahui bahwa sosial media bukanlah barang baru dan lekat dalam keseharian, dengan hasil survey 98% merupakan pengakses Facebook, diikuri G+54% dan Twitter 44%, maka perilaku bersosial media berlangsung dari bangun tidur hingga tertidur lagi.

Secara sosial-politik, pada kondisi ini, kelekatan publik secara nonstop pada sosial media menjadi bagian dalam upaya membangun aspek komunikasi sosial dan politik, baik dalam respon persetujuan atau memberi sangsi dalam bentuk cyberbullying.

Publik memiliki suatu tendensi tertentu atas satu kasus, contoh pada masalah #Flo-Jogja arah asosiasi publik berada pada posisi menjatuhkan vonis bersalah atas kicauan kemarahan pada Kota Jogja akibat antrian BBM.

Kali ini standing position netizen menggumpal dalam memberi komentar terkait sidang paripurna dalam pembahasan RUU Pilkada yang diputus voting dengan hasil Pilkada melalui DPRD.

Kisruh sorak-sorai netizen bersatu dalam #ShameOnYouSBY, sepanjang malam, mungkin sudah lebih dari 12 jam dan sudah setidaknya 184 ribu tweet berhastag tersebut menjadi perbincangan, sehingga menjadi trending topic nan populer ditingkat Internasional.

Melalui tanda pagar yang menandai bentuk kekecewaan publik, diatas pernyataan rasa kecewa SBY dari Washington DC akan proses dan hasil pembahasan RUU Pilkada.

Secara langsung, netizen memastikan bahwa ruang didunia maya memberi penolakan secara lugas, meski terbatas lewat sosial media, namun impak politiknya adalah persepsi akan citra politik partai dan figur.

Pada situasi ini, persepsi netizen menterjemahkan bahwa kekecewaan SBY atas proses politik ditanah air merupakan bentuk ambigu yang retorik, karena secara faktual fraksi partai politiknya melakukan WalkOut.

Meski tidak berdampak secara formal legal didunia nyata, namun suaraa Netizen menjadi catatan yang tidak bisa direndahkan dampaknya sebagai sangsi sosial.

Mencermati perkembangan #ShameOnYouSBY dijagad sosial media, maka kelanjutan yang perlu dilihat apakah UU ITE akan dipergunakan pada gerakan sosial media ini? Dengan alasan mencemarkan nama baik? Kalau iya, betapa penuh penjara dinegeri ini.

Semoga saja kebebasan berdemokrasi dan berekspresi serta berpendapat tidak menjadi kebebasan melalui perwakilan. Oh TIDAK.. 

Sumber foto: meetadrianacasanova.com