Strategi Perbaikan
menuju Inovasi untuk Indonesia
Dalam strategi yang
dikembangkan oleh Jack Welch mantan executive General Electric -GE
selama 2 dekade, maka kita mengenal prinsip “Be no 1 or no 2 in
business” menjadi inferior tentu tidak menjadi perhitungan bagi
Welch, karena itu reorientasi dan refocus atas format bisnis GE
menjadi hal krusial yang tidak bisa dinegosiasi, klausul utama nan
mendasar adalah opsi untuk melakukan “Fix or Sell”.
Kepemimpinan Welch
terbukti mengangkat performa GE kala itu, melakukan perombakan besar,
memangkas pemborosan, melakukan efisiensi dalam aspek biaya sekaligus
meningkatkan nilai pasar secara kontinu. Agaknya skema ini perlu
menjadi konsiderasi bagi kepemimpinan pemerintahan baru Indonesia
yang dihadang berbagai masalah yang sistemik.
Menjadi pelaku pasar yang
terkemuka, memiliki arti harus melakukan berbagai perbaikan langkah
signifikan menuju aspek fundamental, melakukan perubahan dalam
kerangka bertahap maupun radikal yang mengatasi akar permasalahan
lebih dari sekedar meredakan gejala yang timbul secara situasional.
Jelas dalam periode
kepemimpinan kali ini, kerja keras nan cerdas dibutuhkan, dan Jokowi
akan bertindak sebagai eksekutor utama. Dialektika antara improvement
dan innovation harus menjadi kemampuan dasar kepemimpinan disetiap
lini pemerintahan, meski demikian pemerintahan pusat harus menjadi
motivasi atas role model yang akan berlangsung didaerah.
Berbagai kondisi ekonomi
nan berat menjadi pekerjaan yang menanti pemerintahan baru, lambannya
kerja aparatur birokrasi, disertai dengan citra negatif akan perilaku
koruptif yang sulit ditepis, hal itu menjadi jauh lebih berat karena
kita belum lagi terkait menghitung kontestasi politik ditingkat
parlemen yang memiliki potensi bagi sandungan implementasi program
pemerintah.
Lalu apa yang bisa
dilakukan guna memecah kebuntuan tersebut? Kita membutuhkan inovasi
kepemimpinan serta tipikal pemerintahan yang memberi solusi bukan
hanya mampu mengidentifikasi persoalan semata.
Improvement to
Innovation
Warisan pemerintahan
terdahulu yang ditinggalkan dengan berbagai problematikanya, harus
dipandang sebagai sebuah tantangan dibanding masalah, dan dalam
tantangan tersebut daya kreatif dan inovasi pemerintahan dituntut
bisa memberi jawaban.
Melalui perubahan atas
dasar perbaikan menuju inovasi kita bisa mengatasi persoalan, meski
keduanya memiliki perbedaan yang terpisah. Improvement -perbaikan
mengisyaratkan perubahan secara secara incremental, terus menerus,
dengan partisipasi dari bawah ke atas dalam resiko yang moderate.
Pada sisi lain,
Innovation -inovasi adalah perubahan langsung yang mendasar dengan
sifat memutuskan berasal dari atas kebawah dalam lingkar resiko yang
terbilang tinggi. Bagaimana pemerintahan baru dapat memainkan peran
improvement dan innovation sebagai dua pilar perubahan Indonesia
secara gilang gemilang? Tentu disitulah peran penting dari instrumen
pendukung.
Dalam implementasi
perbaikan dan inovasi, maka terdapat 3 hal penting yang harus
terlebih dahulu mengalami perubahan mindset dan paradigma, yakni (1)
kapasitas organisasi, (2) format struktur organisasi (3) peran
kepemimpinan, dimana ketiga hal tersebut harus menjadi padu padan
yang saling berkait dalam menumbuhkan spirit perubahan dan
pembaharuan.
Ketika seluruh perangkat
perubahan dari perbaikan menuju inovasi telah tersedia, maka aparatus
non instrumental pun wajib dipenuhi dalam 3 bentuk utama, yakni (1)
hasrat untuk berubah, (2) kemampuan beradaptasi akan perubahan, dan
(3) lingkungan yang tercipta untuk mendukung terjadinya perubahan,
ketiga hal tersebut menjadi prasyarat bagi perubahan akan kemajuan
sebagaimana yang diharapkan.
Sehingga dengan demikian,
nantinya pola kerja pemerintah akan dimulai dengan identifikasi
masalah yang akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan proses
penyelesaian, kemudian dapat diukur tingkat keberhasilan sebagai
indikator sukses atau tidaknya sebuah program kerja.
Dimana nantinya format
perubahan akan perbaikan tersebut bisa berasal dan menjadi usulan
ditingkat bawah hingga kemudian akan dieksekusi ditingkat pengambilan
kebijakan tertinggi, dengan alat ukur sebagai evaluasi melalui data
statistik atau teknologi informasi guna mengeliminasi resiko
kegagalan.
Kebekuan akan perubahan
yang bersifat drastis harus dimulai dari manajemen organisasi
terbuka, dimana pejabat publik adalah pemberi layanan publik yang
setiap saat harus bersedia untuk dievaluasi demi perbaikan, karena
kita sudah lama hidup dalam kebuntuan perubahan.
Angin perubahan
kepemimpinan kali ini tentu sangat diharapkan membawa serta proses
perubahan dan perbaikan menuju inovasi bagi bangsa Indonesia sehingga
menjadi bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek kuantitas, namun
juga dalam konteks kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sumber foto:
nurisyima82.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar