Listrik Kita, Mau dibawa Kemana?

Sudah menjadi laku sejarah, perkembangan pertumbuhan bangsa ini tidak bisa dipisahkan dari konsumsi energi yang dipergunakan.

Pun termasuk demikian dengan sektor kelistrikan, kebutuhan akan pasokan daya listrik akan semakin bertambah dimasa mendatang, hal ini lumrah mengingat pertumbuhan pendudukan dan total jumlah aktifitas individu maupun bisnis yang semakin bertambah.

Seperti ditargetkan, nantinya pada 2020, tercapai tambahan elektrifikasi 125 ribu sambungan, sehingga dibutuhkan 240 ribu mega watt listrik untuk itu, sementara produksi aktual sekarang hanya 50 ribu mega watt.

Sementara itu, profile konsumsi listri diperkirakan hingga 2030, akan didominasi pangsa industri sebagai yang tertinggi 41,9%, disusul sektor komersial 30,7% berurutan rumah tangga 27,4% dan terakhir sektor tranportasi 0,05%.

Rasio ketersambungan listrik yang baru mencapai 70% tentu mengisyaratkan pentingnya pembangunan jaringan kelistrikan nasional.

Sebagai negara berkembang, tingkat konsumsi listrik kita terbilang masih rendah, dimana klasifikasi atas average negara kelas menengah membutuhkan supply listrik minimal 600 Watt per kapita, sementara kita baru 216 Watt per kapita. 

Alokasi anggaran subsidi listrik pada APBN 2015 dipatok sebesar Rp68,69 triliun, mengalami penurunan 20% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp85,75 triliun.

Dengan laju pertumbuhan listrik sekitar 7-9% pertahun, berkomposisi pembangkitan didominasi oleh penggunaan batubara sekitar 60% dan prediksi pemakaian gas naik hingga 25% serta melakukan perubahan pembangkit berbasis BBM yang dikategorikan sebagai sumber listrik mahal, efisiensi terus dilakukan.

Sayangnya, batubara yang menjadi tulang punggung pembangkit listrik nasional masih dikonversi dengan menggunakan teknologi lama, sehingga perlu update untuk dapat mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 40%.

Lebih lanjut, kemampuan pengembangan pembangunan pembangkit listrik membutuhkan dana yang tidak sedikit, setidaknya untuk dapat melakukan penambahan produksi listrik 10 ribu mega watt diperlukan biaya setara Rp 200 triliun per tahun.

Mau Kemana?

Dengan semakin terbukanya peluang investasi swasta, baik asing maupun domestik, maka sektor kelistrikan menjadi incaran para pihak pemodal.

Problemnya, ketika kemampuan negara terbatas, maka persoalan mengenai kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak menjadi suatu hal yang multitafsir, apakah public service obligation atau profi oriented sector?.

Infrastruktur dan kelistrikan, sesungguhnya masuk dalam kategori PSO dengan pengelolaan dibawah badan usaha milik negara yakni PLN, namun saat era pasar bebas nantinya perlu dipastikan rumusan negara atas sektor yang memungkinkan terjadinya peran swasta lokal maupun asing tersebut.

Keberagaman sumber energi yang dapat dipergunakan untuk menjadi tenaga pembangkit listrik, harus menjadi dasar pijakan bagi pengembangan ketersambungan listrik nasional.

Kita bisa menyebut potensi panas bumi, belum lagi terik matahari, sampai kepada pemanfaatan tenaga anging dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional, khususnya bagi daerah yang memiliki ruang aksesibilitas terbatas.

Tentu, dalam hal ini yang perlu dipastikan adalah melembagakan kemandirian kelistrikan nasional, dibandingkan harus kembali didikte oleh kepentingan investor.

Jika kita tidak mampu lepas dari ketergantungan atas sumber bahan bakar fosil dan tidak segera melakukan perubahan kepada orientasi sustainable energy yang mengembangkan energi terbaharukan, maka kita pasti selalu akan terkendala pada perubahan sumber pasokan ditingkat dunia secara akut.

Butuh kerja keras dan pemerintahan tegas yang berkomitmen tuntas akan ketersediaan pasokan listrik untuk menciptakan terang lampu di malam hari sebagai pendamping indahnya bulan.

Sumber foto: www.kabarbisnis.com