Pelantikan Presiden
terpilih kali ini terasa berbeda, selain karena gelora emosional yang
dibangkitkan, hingga daya tarik dari keberadaan sosok kepemimpinan
Jokowi yang dianggap diluar dari kelaziman pola politik tanah air
yang masih terlibat dalam kultur politik elitis.
Kali ini Jokowi hadir
untuk memberikan inspirasi tentang mimpi anak negeri yang mampu
menjulang tinggi karena kekuatan karakter dan tipikal pengandaian
akan harapan publik tentang figur pemimpin yang tidak berjarak dan
melebur pada persoalan hidup yang secara langsung.
Terkait kebijakan luar
negeri sebagai fokus dari berbagai negara sahabat dan tetangga,
Jokowi pada pelantikannya menegaskan: “...sebagai negara
terbesar di Asia Tenggara, akan terus menjalankan politik luar negeri
bebas-aktif, yang diabdikan untuk kepentingan nasional, dan ikut
serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.
Tentu hal tersebut
memberi makna bahwa apa yang menjadi domain dari relasi hubungan
bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan berbagai negara
lain akan tetap mengacu pada kepentingan pembangunan domestik, sebuah
hal yang akan diapreasiasi oleh negara kreditor dan investor asing.
Jelas pada posisi
tersebut, kepemimpinan Jokowi diharapkan dapat mendorong pembangunan
kekuatan dalam negeri, mengatasi ketergantungan pada kepentingan
asing. Kekuatan ekonomi nasional yang ditopang oleh bantuan pinjaman
dan hutang luar negeri untuk menambal defisit anggaran memang membuat
kita kemudian “dipaksa” harus menjadi negara debitur yang baik.
Membangun Negara
Maritim?
Statemen Jokowi pada
pelantikan tentang gagasan negara kepulauan dengan kepungan laut
menjadi menarik sebagai poros kekuatan ekonomi nasional: “...Kini
saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva
Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan
nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana...”
Pada situasi tersebut,
kedaulatan memang sulit ditegakkan. Memutus mata rantai lingkaran
hutang memang harus dikelola dengan baik, bersamaan dengan
pembangunan kekuatan ekonomi domestik. Kembali menjadi negara
maritim, berarti memiliki fokus pengembangan atas fakta bahwa negara
ini memang terdiri atas puluhan ribu pulau dengan bentangan luas yang
dipisahkan oleh alur lautan.
Bagaimana kekuatan
ekonomi kita tercermin disektor kelautan? Potensi sumber daya alam
hasil laut, transportasi jalur laut, pelabuhan peti kemas dan jalur
transportasi laut disertai dengan pembangunan industri yang kuat
sebagai penyokong kekuatan kelautan menjadi bagian yang tidak boleh
dipisahkan, termasuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat di kawasan
pesisir.
Pengaturan peran
strategis atas BUMN terkait seperti PT Pelindo serta PT PAL perlu
dirumuskan, agar konsep kemaritiman menjadi sebuah aplikasi gagasan
riil. Belum lagi kemudian menyoal gagasan kemiliteran dalam menjaga
wilayah perairan kita, tentu hal itu menjadi penting agar tidak
terulang kembali hilangnya batas wilayah karena kemampuan armada yang
terbatas.
Biaya yang dibutuhkan pun
tidak kecil untuk memastikan kesemua gagasan tersebut menjadi program
kerja, oleh karena itu peran serta swasta dalam negeri dan BUMN
domestik menjadi tumpuan penting. Konsepsi berdikari ditujukan bagi
penguatan peran strategis perusahaan negara dan swasta dalam negeri
untuk menjadi penopang pembangunan dalam negeri sebagai prioritas.
Komunikasi publik menjadi
penting dalam era kepemimpinan Jokowi, karena beban yang ditanggung
atas kepercayaan masyarakat begitu besar bersandar dipundaknya.
Pembangunan kekuatan dengan mengantungkan energi positif atas
antusiasme publik itu sendiri, harus dibangun dengan sinergis atas
program kerja dari kabinet kerja pemerintahan yang akan dilaksanakan.
Jangan sampai bila
kemudian kemaritiman menjadi poros utama, maka berbagai kemajemukan
atas kekuatan yang disebut sebagai “Bhinneka Tunggal Ika”
menjadi tidak mendapatkan perhatian kembali. Fokus atas satu hal
harus bisa berjalan selaras dengan fokus pada hal lain, karena negara
ini begitu banyak memiliki kekayaan yang belumlah terolah dengan
optimal bagi kemakmuran rakyat.
Agar tidak tersekat dan
menjadi terpisah, ide akan kekuatan kemaritiman harus dapat mendorong
terjadinya penguatan disektor pertanian, pangan, serta kemampuan
pengolahan berbagai sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan
serta energi yang dimiliki secara tersebar oleh bangsa ini namun
ironisnya kita masih membutuhkan pasokan import yang membuat kita
belumlah merdeka 100%.
sumber foto:
beritatrans.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar