Manajemen Konflik di Negeri Angkara Murka

Perilaku elit politik telah memperlihatkan sikap dalam orientasi sesungguhnya, bahwa kekuasaan adalah tujuan akhir yang konsisten diperebutkan lebih dari sekedar cara dalam menjabarkan kepentingan publik secara aktual.

Teriakan, interupsi, sampai titipan berbagi komisi hingga membalikkan meja rapat menjadi bagian dari episode palsu dalam kepentingan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Ketika angkara murka menjadi bagian dari tingkah laku yang dipertontonkan, maka internalisasi nilai tersebut kepada publik membuat titik problematika baru layaknya bara api dalam sekam.

Negeri ini pernah mengalami amok massa yang brutal pada periode krisis moneter dan politik medio 97-98, dan pengalaman berbagai konflik fisik berintonasi SARA diberbagai daerah.

Apa yang harusnya dipelajari dengan kondisi kesejarahan nan kelam tersebut pada masa sekarang?

Karakter lekat dengan kebiasaan dan tingkah laku, hal tersebut menjadi bagian secara turun temurun dalam keseharian dan menjadi dasar kepribadian yang tampak kemuka.

Sedangkan pemimpin adalah sebuah peran yang mengedepankan rasionalitas berpikir dalam logika positif serta membawa misi utama guna mengarahkan suatu kelompok pada tujuan akhir sesuai konsensus bersama.

Konflik kerap tercipta dan bersifat kekal, karena manusia pada dasar asalinya tidak sama, sehingga memiliki perbedaan baik dalam cara pandang maupun gerak laku.

Lalu, bagaimana konflik dapat dikendalikan? Pengelolaan konflik merupakan sarana dalam memoderasi konflik untuk mencapai resolusi yang solutif bagi semua pihak.

Problemnya, ketika angkara murka disertai amarah yang membumbung tinggi, lalu bagaimana peran pemimpin dalam manajemen konflik.

Leadership role menjadi signifikan dalam mendamaikan konflik, dan dibutuhkan banyak kebijaksanaan serta pengetahuan yang cukup guna mendapatkan alternatif pemecahan masalah.

Mencermati apa yang kini terjadi diwajah parlemen kita, nampak jelas bahwa peran leadership dengan kedewasaan bersikap maupun bertindak tidaklah tercermin.

Logika adu otot lebih diutamakan, sedangkan pertarungan gagasan tentang konsepsi kemakmuran serta kesejahteraan publik minim dari perhatian.

Tidak hanya dalam satu partai politik secara internal, demikian pula dalam hubungan relasional antar partai yang terbangun pun pola pikirnya serupa, konkruen dan sebangun.

Pada dinamika berkesinambungan, maka kemajuan memang distimulasi oleh tesis dan antitesis mencapai sintesis, namun tanpa tata kelola yang tepat konflik dapat berujung problematika tidak berkesudahan.

Pemimpin memiliki peran penting dalam membangun kesepahaman, menyelaraskan berbagai sudut pandang yang bertabrakan agar bisa berjalan secara produktif.

Pertanyaannya, dimana letak pemimpin dalam konteks kenegaraan yang membagi secara distributif aspek kekuasaan? Pemimpin tidak dengan jelas menunjuk suatu subjek tertentu, bisa pula terletak pada kolektif kepemimpinan.

Ketika negara terbagi dalam Trias Politika seperti Indonesia, tentu pucuk pimpinan diantara ketiga lembaga itu hendaknya berembug demi kepentingan yang lebih besar, disinilah kemampuan kenegarawanan melebihi kepentingan politik.

Karena negara tanpa perpaduan harmonis hanya akan meninggalkan abu yang hangus karena bara itu telah membakar habis seluruh sekam.

Saat ketegangan memuncak mencapai antiklimaks dengan bumbu amarah, maka relaksasi yang dapat dilakukan adalah membuang jauh ego dan mencoba mencari jalan damai, disitulah peran dan fungsi kepemimpinan diperlihatkan.

Sumber foto: m.kabar24.com