Kondisi langka adalah sebuah hal yang terjadi akibat senjangnya kebutuhan dari persediaan, dalam aspek ekonomi, maka kelangkaan terjadi ketika permintaan melebihi kemampuan sumberdaya dalam memenuhinya.
Pada bentuk grafik supply vs demand, maka pertemuan antara upaya pemenuhan dan garis kebutuhan itu akan membentuk harga keseimbangan.
Kali ini, kelangkaan BBM bersubsidi terjadi, menyeruak serta menjadi pemberitaan media cetak, radio maupun televisi pada saat yang bersamaan.
Indikasi pembatasan yang dilakukan Pertamina selaku penyedia kebutuhan BBM bersubsidi, merupakan siasat untuk menghindari terjadinya over kuota penggunaan.
Hal tersebut tentu berkaitan dengan anggaran negara, serta merupakan langkah tersingkap untuk mengurai benang kusut soal subsidi BBM.
Dipatok kuota BBM bersubsidi dalam revisi 2014 yang berada pada volume 46 juta kiloliter harus dihemat agar tidak kebobolan, caranya dengan mengirit distribusi, disitu letak soal terkait hal kelangkaan itu timbul.
Ketiadaan langkah alternatif yang diajukan dalam upaya menjawab persoalan terkait BBM bersubsidi membuat pemerintah tampak ambigu dalam banyak kebijakan.
Pembangunan infrastruktur bagi transportasi massal yang layak dan manusiawi tidak kunjung dimulai secara komprehensif dan berkelanjutan, terlebih kebijakan otomotif dalam aspek produksi mobil murah justru dipersetujui.
Belum lagi kegagalan dalam mendorong switching konversi bahan bakar ke gas yang tak kunjung tuntas, ditambah dengan perilaku konsumen domestik yang belum teredukasi akan pentingnya anggaran keuangan negara nan sehat.
Setiap hari kemacetan hadir di Ibukota, menjadi bagian keseharian yang tidak terpisahkan, bisa dibayangkan nilai bahan bakar yang terbuang dan tersia-sia.
Sektor dan pilihan moda transportasi yang buruk mengakibatkan tidak hanya bengkak biaya konsumsi BBM, tetapi juga membuat waktu tempuh dan harga akhir semakin meningkat, termasuk produktifitas langsung yang hilang karena waktu produktif yang tergerus kemacetan.
Bagaimana kita bersikap atas kelangkaan BBM bersubsidi kali ini? Sesungguhnya solusi terkait sudah banyak dilontarkan, harus ada komitmen pemerintah yang aktual untuk mengambil langkah non populis.
Disini letak kemampuan komunikasi publik pemerintah dituntut untuk lihai dalam menjelaskan, bagaimana strategi dan langkah yang dibuat agar masyarakat mampu memahami dan melaksanakan tanpa kegaduhan.
Pun termasuk pada kebijakan yang terkait, diberbagai sektor yang menjadi penyumbang konsumsi BBM bersubsidi, untuk dapat menjaga stabilitas anggaran pembangunan.
Bila langkah pembatasan dilaksanakan, tanpa memberi penjelasan terkait bagaimana konsepsi pemerintah dalam mengatasi masalah subsidi BBM ke depan, maka dipastikan gurandil pencoleng yang mengambil ceruk keuntungan pun akan bersiap mengambil momentum.
Langkah alternatif seperti penggunaan bahan bakar dengan jenis biofuel yang hijau dan terbaharukan harus ditindaklanjuti pada skala komersial secara serius dalam aspek implementasi dan operasional.
Untuk itu, pemerintah harus mampu menegaskan strategi jangka panjang pada situasi kali ini, agar tidak berkembang spekulasi yang menimbulkan kondisi ketidakpastian.
Jika angka disodorkan hanya dalam bentuk tindakan serupa pembatasan tanpa ada keterangan penjelas, maka semakin lengkap tudingan soal gagalnya perumusan cetak biru masalah ketahanan energi kita.
Sumber foto: sindotrijaya.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar